Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Senin, 17 Desember 2020 Pengadilan Agama Pringsewu kembali melakukan rutinitas yaitu aple pagi yang diikuti oleh Pejabat Struktural dan Fungsional, Hakim dan Pegawai di Pengadilan Agama Pringsewu berlangsung dengan khidmat. Sebagai Pembina Apel Ketua Pengadilan Agama Pringsewu. Dalam amanatnya Ketua Pengadilan Agama Pringsewu bersyukur bahwa kita telah melaksanakan Pencanangan Zona Integritas yang tujuannya menuju wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM). dan sekarang kita aparatur pengadilan agama pringsewu untuk mencapai tujuan menuju WBK/WBBM tersebut khususnya dalam melayani masyarakat, kita harus merubah diri kita terlebih dahulu :
1. Merubah Pola Pikir kita
2. Merubah Budaya Kerja kita, yaitu harus disiplin, tidak datang terlambat sehingga kita bisa melayani masyarakat dengan maksimal.
3. Merubah Mekanisme Kinerja dengan mematuhi dan Melaksanakan kewajiban dan tugas - tugas sesuai dengan peraturan - peraturan yang ada di Pengadilan Agama Pringsewu.
Lebih lanjut dalam pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas ini bukanlah hanya mengikuti yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Lain. tap Namun, Ketua Pengadilan juga mengingatkan, bahwaPencanangan Pembangunan Zona Integritas ini hanyalah awal dari pekerjaan besar yang bernama Reformasi Birokrasi mengingat Pengadilan Agama Tarutung merupakan satu dari tujuh Pengadilan Agama di Sumatera Utara yang diusulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan menjadi pilot project pelaksanaan Reformai Birokarasi di lingkungan Badan Peradilan Agama.
Lebih lanjut ia mengingatkan bahwa tujuan dari pencanangan dan pembangunan integritas hanya tinggal menjadi angan-angan jika tidak ada kemauan, kerja keras, kerja sama dan konsistensi dari setiap elemen yang ada di PA Cibinong untuk melaksanakannya.